Kelengkapan Administrasi Banding/Gugatan
Merujuk pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Banding […]
Layanan pada Pengadilan Pajak
Sejak Corona Virus merebak, untuk menghindari kerumunan maka Sekretariat Penangadilan Pajak menerbitkan Surat Edaran No.01/SP/2021 Tentang Layanan Pada pengadilan Pajak. Surat edaran ini sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut meski, Pemberlakukan Pembatasan kegitan Masyarakat sudah tidak diberlakukan. A. Mulai tanggal 26 Juli 2021: 1) Pelaksanaan sidang pada Pengadilan Pajak dibagi dalam 2 […]
Seputar Pengadilan Pajak
A. Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan Yang Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 (2) UUD 1945 (Perubahan ke-3 UUD 1945 tgl 9 Nop 2001) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh […]
Core Tax
Suatu lompatan besar modernisasi sistem Administrasi Perpajakan yang telah dibangun oleh DJP yang dikenal dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (Core Tax). Core tax merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis seperti pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran […]
Kuasa Wajib Pajak, Siapa Pihak lain?
Ketentuan mengenai Kuasa wajib pajak diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 32. Pasal 32 ayat (3) berbunyi “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.***) Ayat (3a) berbunyi: “ Seorang kuasa yang ditunjuk […]
Urgensi UU Konsultan Pajak
Tulisan ini dibuat dari perspektif/ sudut pandangan masyarakat umum (baca: Masyarakat Pembayar Pajak) namun tak terlepas dari subjektif penulis sebagai Konsultan Pajak. Kasus Pajak yang mencuat dari waktu ke waktu, sebagai contoh yang aktual saat ini penyelidikan jumlah Harta fantastis pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang sangat heboh dan kasus-kasus sebelumnya, sering bahkan selalu dikaitkan […]
Syarat menjadi Konsultan Pajak
Konsultan pajak ialah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tulisan ini mengulas secara singkat syarat menjadi konsultan pajak. Saat ini profesi konsultan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK 111/2014 tentang Konsultan Pajak. […]
SIKoP
SikoP adalah Sistem informasi Konsultan Pajak, Laman yang dikelola oleh P2PK untuk mengadministrasi/ pengawasan terhadap konsultan pajak yang berijin. laman SiKoP ini juga berguna bagi masyarakat untuk mengecek apakah jasa konsultan pajak yang akan dipakainya adalah benar-benar konsultan Pajak yang resmi diakui oleh Pemerintah. Kehadiran Konsultan Pajak ditengah masayarakat pembayar pajak sangat dibutuhkan bisa dilhat […]